Dugaan Konflik Kepentingan, Retreat Kepala Daerah di Magelang Dilaporkan ke KPK
JAKARTA,quickq官网苹果手机版下载 DISWAY.ID– Koalisi Masyarakat Sipil Antikorupsi melaporkan dugaan korupsi dalam pengadaan retreat kepala daerah di Magelang ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Dalam laporan tersebut, terdapat dugaan konflik kepentingan terkait penggunaan tender PT Lembah Tidar Indonesia (LTI).
"Dugaan kami, proses pembinaan dan pelatihan kepala daerah ini tidak sesuai dengan ketentuan yang ada dalam Undang-Undang Dasar serta Undang-Undang Pemerintahan Daerah," ungkap Akademisi Fery Amsari setelah melaporkan kasus tersebut di Gedung Merah Putih KPK, pada Jumat, 28 Februari 2025.
BACA JUGA:KPK Sebut Presiden Prabowo Tak Perlu Laporkan Hadiah dari Presiden Turki Erdogan
Fery menambahkan, hasil penelusuran menunjukkan adanya kejanggalan dalam penunjukan PT Lembah Tidar Indonesia sebagai penyelenggara.
Ia menilai perusahaan ini memiliki hubungan yang erat dengan kekuasaan.
Sementara itu, perwakilan Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia (PBHI), Annisa Azzahra, mengungkapkan bahwa retreat ini seharusnya wajib, namun tidak didasarkan pada regulasi yang sah.
Ia juga menyoroti adanya kewajiban peserta, yaitu para kepala daerah, untuk membayar biaya keikutsertaan yang dibebankan melalui Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD).
BACA JUGA:Dugaan Aliran Dana Korupsi Rita Widyasari ke Ketum Pemuda Pancasila Diungkap KPK
"Biaya keikutsertaan ini dibebankan kepada APBD, yang seharusnya tidak boleh terjadi," jelas Annisa.
"Ternyata ada celah besar sekitar Rp 6 miliar antara anggaran yang direncanakan dengan pelaksanaan di lapangan."
Annisa menambahkan, seharusnya kegiatan orientasi retreat ini sepenuhnya dibiayai oleh APBN, namun kenyataannya, hal itu tidak terjadi.
Selain itu, Annisa menyoroti proses penunjukan tender yang tidak transparan, mengingat Komisaris PT Lembah Tidar Indonesia merupakan kader partai Gerindra.
BACA JUGA:KPK Sita 150 Gram Emas dan Uang Asing Senilai Rp 2,5 Miliar Milik Eks Dirut Taspen Antonius Kosasih
- 1
- 2
- »
下一篇:Buruh Masuk Kerja 14 Februari Dihitung Lembur, Kemnaker: Itu Libur Nasional
相关文章:
- Pendukung Prabowo Mulai Padati MRT Dukuh Atas Menuju GBK
- 日本美术学院大汇总
- Cloudera Hadirkan Data Visualization Terpadu yang Didukung AI di Pusat Data On
- Cloudera Hadirkan Data Visualization Terpadu yang Didukung AI di Pusat Data On
- Perkuat Ekonomi Nasional, BNI Salurkan Rp4,6 Triliun KUR ke Lebih dari 20 Ribu UMKM
- Keterangan Ferdy Sambo Sama Persis Saat Jadi Saksi dan Terdakwa, Kok Bisa?
- Kapolda Papua Sebut Lukas Enembe Bersikap Kooperatif Saat Ditangkap
- 视觉传达设计专业大学排名
- Gandeng UMKM Lokal, Perusahaan Kesehatan Taiwan Ini Siap Masuk Indonesia
- 丹麦皇家艺术学院学费需要多少?
相关推荐:
- Sejumlah Menteri Dikabarkan Mundur, Jokowi: Namanya Tahun Politik
- Nasdem Keukueh Tak Mau Mundur dari Kabinet Jokowi, Sempat Disinggung Elite PDIP Soal Sikap 'Gentle'
- 艺术留学美术基础是必要的吗?
- Polisi Angkut 2 Oknum BNN yang Diduga Edarkan Sabu
- Jasa Raharja Bakal Santuni Seluruh Korban Tabrakan Kereta di Cicalengka
- Mendes PDTT Perjuangkan Masa Jabatan Kades 9 Tahun, 'Justru Untungkan Masyarakat Desa'
- 日本室内设计留学院校该如何选择?
- Kakek Berusia 110 Tahun Jadi Pria Tertua di Jepang
- Terkuak! Ini Kronologi Tewasnya Anak Tamara Tyasmara
- 英国艺术留学:时尚管理专业哪个大学好?
- 4 Tahun Harun Masiku Belum Ditangkap, ICW Desak KPK Evaluasi Menyeluruh di Penindakan KPK
- SBY Nyoblos Pemilu 2024 di Pacitan, AHY di Cipete
- Jasa Raharja Bakal Santuni Seluruh Korban Tabrakan Kereta di Cicalengka
- Tertarik Coba Outfit Blockcore? Ini 4 Brand Terbaik yang Ada di Blibli
- Anies Ditampar Orang Tak Dikenal Saat Kampanye di Kalimantan, Timnas AMIN Tingkatkan Pengamanan
- Polisi Siapkan Rumah Sakit untuk Korban Kecelakaan Kereta di Cicalengka
- Grab Klarifikasi Soal Potongan 20 Persen: Bukan dari Total Bayar, tapi dari Tarif Dasar
- Diperiksa 13 Jam, SYL Dikonfrontir Bersama 7 Saksi Lainnya
- Sejumlah Menteri Dikabarkan Mundur, Jokowi: Namanya Tahun Politik
- Jokowi: Pengganti Firli Bahuri Masih Dalam Proses